Pengertian E-Government
E-Government merupakan kependekan
dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah
digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
Undang-Undang
No. 14 tahun 2008,
tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu
produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada
tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.
Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban
kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi
publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
Pemerintah
Pusat telah mengeluarkan INPRES No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Gov yang diharapkan sistem kepemerintahan melakukan
penataan sistem manajemen.
E-Government di Jawa Barat
Jawa
Barat adalah salah satu Provinsi yang termasuk pemenang e-Government tahun 2008
dengan menempati peringkat kedua. Website resmi Pemerintah Provinsi Jawa
Barat adalah http://www.jabarprov.go.id
Tampilan halaman depan Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan
isi yang ditampilkan di website Pemprov Jabar sudah baik. Karena berisikan
informasi, layanan, profil daerah, kelembagaan dan ragam.
Kualitas
isi dari website Pemprov jawa barat sudah terbilang sangat lengkap. Dimana
pengunjung website dapat melihat info-info terbaru yang disertai dengan foto
khusunya sekitar Provinsi Jawa Barat
E-Government di Bandung
Website
resmi Kota Bandung ini untuk melayani masyarakat kota bandung dengan pemerintah
dan juga dapat mendapatkan sebuah informasi atau layanan yang disediakan oleh
pemerintah. Di dalam website tersebut terdapat informasi, profil daerah,
layanan dll.
Tampilan halaman depan Website Kota Bandung
Tipe Relasi situs
E-Government Jawa Barat dan Bandung
Tipe
relasi situs e-Government yang saya analisa ini adalah tipe Government to
Citizens (G2C). Karena tipe ini merupakan aplikasi e-government yang paling
umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informasi dengan tujuan agar pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya.
Kelemahan dan
Keunggulan
Keunggulan
1. Pelayanan servis yang lebih
baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam
seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari
kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemeritah,
pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka
diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini
menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan
msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang
mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai
contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing
grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang
tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih
efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan
dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.
5. Tenologi
Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut
e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan
pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan
lancar.
6. e-government juga
dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa
meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
7. Masyarakat dapat memberi masukan
mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh pemerintah
sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8. Selain tampilan dan
paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap
dan up to date.
9.
Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta
info tentang tinggi muka air.
10. Website ini mencakup banyak
aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya,
pendidikan, dan sebagainya.
11. Semua
terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.
Kelemahan
1. Semakin bebasnya masyarakat
mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang
dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU
ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Kurangnya
interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena
e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat,
dan pihak lain yang berkepentingan.
3.
Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam
akses publik untuk keandalan, internet
informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi
dan bias opini publik.
4. Pelayanan yang diberikan situs
pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif
karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi
penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan
5. Belum mapannya strategi serta
tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government
6.
Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan
demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi,
dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs
secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian
7. Kesenjangan
kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet
Sumber :
-
www.bandung.go.id/
Top 5 Casino 2021
BalasHapusThere are some casinos with slot machines, but there 졸리다 are the ones that you'll 블랙 잭 무기 find that are more suitable for 임요환 포커 you. A few of the more 아시안부키 popular are op사이트 the ones that are also